Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) dalam kajian kualitatif menyatakan dampak tarif resiprokal sebesar 32% oleh Amerika Serikat (AS) ke Indonesia tidak akan berdampak signifikan. “Secara kualitatif, menurut kami, dampak dari kebijakan tersebut tidak akan seserius yang dibayangkan dengan adanya kenaikan tarif sebesar 32 persen ini,” ujar Ekonom Bidang Asia Tenggara ADB, Nguyen Ba Hung
Otoritas Jasa Keuangan (OJK mengungkapkan sejumlah upaya guna merespons potensi dampak negatif atas penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) ke pasar keuangan domestik. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyampaikan, OJK turut mencermati dinamika global, khususnya terkait pengenaan tarif resiprokal AS kepada banyak negara termasuk Indonesia. Dalam hal ini, OJK mendukung langkah-langkah strategis pemerintah yang
Pajak perusahaan asing adalah pajak yang dikenakan terhadap usaha atau perusahaan luar negeri yang berada di Indonesia dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan Subjek Pajak Perusahaan Asing Perusahaan asing merupakan subjek pajak luar negeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Pemerintah Indonesia, di bawah Presiden Prabowo Subianto, telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2025, yang merevisi jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor energi dan mineral. Regulasi baru ini menggantikan PP No. 26 Tahun 2022 dan memperkenalkan penyesuaian tarif royalti untuk nikel, batu bara, dan sumber daya mineral lainnya. Masa
Waktu bagi masyarakat sebagai wajib pajak (WP) orang pribadi termasuk investor, untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak kian mendekati batas akhir, yakni 31 Maret. Anda yang termasuk investor emas, apakah sudah melaporkan investasi logam mulia atau emas batangan dan atau emas perhiasan? Dalam salah satu laman Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan jenis harta yang wajib masuk
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berencana merevisi Undang-Undang UMKM tahun 2008. Rencana itu diungkap Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai halalbihalal di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025). “Internal kami juga sedang mempersiapkan rencana revisi Undang-Undang UMKM yang kemungkinan akan kami dorong pada tahun 2026,” kata Maman. Salah satu isi revisinya adalah memasukkan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025 lalu, telah mengubah sistem perdagangan global. Ini yang selanjutnya membuat pasar gempar karena situasi ketidakpastian di berbagai hal. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyampaikan, sistem perdagangan global yang ada sebelumnya mengadopsi konsep
Dalam proses membeli atau menjual apartemen, pajak jual beli apartemen menjadi salah satu aspek penting yang harus dipahami dengan baik oleh semua pihak. Pajak ini tidak hanya mempengaruhi biaya transaksi, tetapi juga berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam artikel ini, kami akan membahas berbagai hal yang perlu Anda ketahui mengenai pajak
Industri pembiayaan berbasis teknologi atau fintech peer-to-peer (P2P) lending terus mencatatkan pertumbuhan pesat di awal 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp80,07 triliun per Februari 2025, tumbuh 31,06 persen year on year (yoy). Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, mengatakan
Mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bisa secara online melalui eBPHTB. Pahami apa itu BPHTB, apa saja objek dan besar tarif pajaknya, cara menghitung dan syaratnya untuk mempermudah mengurusnya, Mekari Klikpajak akan mengulasnya untuk Anda. Pengertian BPHTB BPHTB adalah pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka