Jakarta – Pemerintah akan mulai menyisir potensi pajak dari media sosial dan data digital pada 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Kementerian Keuangan untuk memperluas basis penerimaan negara di tengah tekanan fiskal yang kian nyata. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyampaikan rencana tersebut dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025), di Jakarta.
Pemerintah memperbarui aturan perhitungan penyusutan atas harta berwujud (depresiasi) serta amortisasi atas harta tak berwujud. Aturan baru ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023. PMK Nomor 72 Tahun 2023 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Peraturan ini
Jakarta, 19 Oktober 2023– Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan toko daring atau online dan ojek online (Ojol) bisa dikenakan pajak daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono. Menurutnya, masih banyak potensi pajak daerah yang luput dari pengawasan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. “Terkait masalah pajak, ada sebenarnya. Misalnya
Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat kepada negara. Simak pembahasan apa itu pajak, kapan harus bayar, dan berapa besar biayanya di sini. Secara umum, pengertian pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara. Sehingga, pajak adalah kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia agar negara mampu meraih pendapatan dan
Jakarta, 13 Februari 2023 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Ditjen Pajak telah mengantongi Rp 10,7 triliun dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Perdagangan yang Menggunakan Sistem Elektronik (PMSE) hingga 31 Januari 2023. Angka penerimaan pajak digital hingga awal tahun 2023 itu berasal dari 118 pelaku usaha PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN